Komentar
Tanjung Pinang - Pangkogabwilhan I Laksdya TNI I Nyoman Gede Ariawan S.E.M.M. hadiri Rapim TNI Polri secara Virtual di Ruang Rapat Makogabwilhan I Jalan MT Haryono km 3.5 Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
Rapat Pimpinan TNI Polri ini diikuti oleh seluruh Pejabat TNI dan Polri se Indonesia. Pelaksanaan Rapim TNI Polri dilaksanakan secara virtual dikarenakan masih dalam situasi pandemi covid 19. Seluruh peserta Rapim berjumlah 198 orang, 13 orang melaksanakan tatap muka sedangkan sisanya 185 orang secara Vicon di 58 lokasi menyebar di berbagai wilayah Indonesia.
Khususnya di Tanjung Pinang Para Pejabat TNI yang ikut menghadiri Rapim TNI bersama Pangkogabwilhan I Laksdya TNI I N.G. Ariawan, S.E., M.M. yaitu Danlantamal IV Laksma TNI Indarto Budiarto S.E.M.M., Irkogabwilhan I Laksma TNI Sri Gunanto, C.Fr.A., Asren Kas Kogabwilhan I Brigjen TNI Bramantyo Andi Susilo S.H., Asintel Kas Kogabwilhan I Laksma TNI Bambang Wahyudi S.H.M.H., Asops Kas Kogabwilhan I Laksma TNI Ariantyo Condro Wibowo, Aspers Kas Kogabwilhan I Marsma TNI Bejo Suprapto S.T., Aslog Kas Kogabwilhan I Brigjen TNI Berlin Germany S.Sos.M.M.C.Fr.A, Kasiren Kasrem 033/ WP Kolonel Inf. Dwi Maryamto, dan Asren Lantamal IV Letkol Laut (S) Dwiarmanto.
Rapim TNI Polri Tahun 2021 ini mengambil tema "Dilandasi Profesionalisme, Soliditas dan Sinergitas TNI - Polri Siap Mendukung Penanggulangan Paripurna Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Menuju Indonesia Maju".
Adapun Narasumber Pembekalan Rapat Pimpinan TNI Polri ini yaitu Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI Kapolri, Menkeu , Menteri BUMN , dan Ketua Komnas HAM RI.
Dalam rapat tersebut, membahas beberapa agenda nasional penting yang saat ini sedang dihadapi. Diantaranya membahas mengenai penanganan virus Covid-19 di Indonesia, mengingat bahwa TNI-Polri sebagai salah satu garda terdepan dalam mendukung program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selain itu, juga membahas tentang sinergitas TNI-Polri dalam penanganan Covid-19, PPKM mikro, dan pembentukan kampung tangguh nusantara, serta operasi-operasi penegakan hukum.(Red)