Bupati Aceh Utara Menangis, Akui Tak Sanggup Tangani Banjir: “Lebih Parah dari Tsunami” -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman


 

Bupati Aceh Utara Menangis, Akui Tak Sanggup Tangani Banjir: “Lebih Parah dari Tsunami”

Redaksi
Rabu, 03 Desember 2025


Lhoksukon — Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., tak kuasa menahan tangis saat menceritakan beratnya musibah banjir besar yang melanda wilayahnya. Ia mengakui Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak lagi memiliki kekuatan untuk menangani bencana ini sendiri, karena dampaknya dinilai lebih parah dibandingkan tsunami Aceh tahun 2004.

Dalam pernyataannya pada Rabu, 3 Desember 2025, Bupati mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian dari pemerintah pusat pada awal bencana.

“Pusat menganggap ini bencana biasa. Tapi coba buka hati kita, kejadian ini sangat besar. Saya sendiri turun langsung ke air,” ujarnya dengan suara bergetar.

Bupati bahkan mengaku terjebak di tengah banjir hampir dua malam saat meninjau langsung kondisi warga. Ia menyebut sengaja turun ke lokasi banjir untuk memastikan penderitaan masyarakat diketahui pemerintah pusat.

“Saya sengaja turun ke dalam air supaya masyarakat menjerit, supaya pusat tahu bahwa di Aceh Utara ada banjir, ada bencana,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya hampir setiap hari berada di lapangan bersama warga terdampak. Kondisi di pengungsian disebut sangat memprihatinkan, terutama anak-anak yang mulai kekurangan makanan.

“Saya selalu di lapangan bersama masyarakat. Anak-anak kita kelaparan. Tapi apa yang bisa kita buat? Kekuatan kita tidak ada,” tuturnya lirih.

Sebagai bentuk keputusasaan sekaligus upaya menarik perhatian pemerintah pusat, Bupati mengaku sengaja membuat video kondisi banjir agar skala bencana diketahui secara nasional.

“Kemarin saya buat video supaya pusat tahu bahwa di Aceh Utara ini benar-benar ada bencana besar,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, banjir besar yang melanda Aceh Utara sejak 26 November 2025 telah menewaskan 121 orang, 118 orang dilaporkan hilang, serta merendam 27 kecamatan dan 852 gampong. Pemerintah daerah secara resmi juga telah menyatakan ketidakmampuan menangani bencana dan meminta bantuan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.[]