Rp360 Miliar Setoran Tambang Ilegal: Presiden Mahasiswa Unigha Sebut Bukti Korupsi Terorganisir di Aceh -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Rp360 Miliar Setoran Tambang Ilegal: Presiden Mahasiswa Unigha Sebut Bukti Korupsi Terorganisir di Aceh

Redaksi
Senin, 29 September 2025


Sigli – Presiden Mahasiswa Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli, Mohd Agil Gunawan, yang juga bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pidie (GAMMP), menegaskan bahwa tambang emas ilegal di Aceh telah berubah menjadi mesin korupsi terorganisir dengan nilai fantastis mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.


Agil mengutip hasil investigasi Panitia Khusus (Pansus) DPRA yang mengungkap adanya dugaan setoran gratifikasi Rp360 miliar per tahun kepada oknum aparat penegak hukum. Fakta tersebut, menurutnya, memperlihatkan betapa dalam cengkeraman mafia tambang telah merusak sistem hukum sekaligus menghancurkan hutan dan sungai di Aceh.


“Sebagai Presiden Mahasiswa, saya berkewajiban menyuarakan kepentingan generasi muda; dan sebagai Korlap Aksi GAMMP, saya berdiri bersama rakyat menuntut keadilan. Pemerintah Aceh tidak boleh lagi berhenti di tataran wacana. Jika tidak ada tindakan nyata, maka itu sama saja memberi ruang aman bagi mafia tambang,” tegas Agil, Senin (29/9/2025).


Ia mengapresiasi instruksi Gubernur Aceh untuk menghentikan tambang ilegal, tetapi menilai lemahnya tindak lanjut di tingkat kabupaten. DPRK Pidie dan Bupati sejauh ini tidak menunjukkan keseriusan. Janji yang pernah diucapkan saat aksi 10 September lalu tidak kunjung direalisasikan, bahkan surat resmi yang dilayangkan mahasiswa pada 15 dan 26 September belum mendapat jawaban.


“DPRK harus segera membentuk Pansus dan turun langsung ke lapangan. Bupati Pidie juga harus berani mengambil keputusan, bukan sekadar diam menghadapi kerusakan lingkungan yang nyata,” ujarnya.


Agil juga mendesak Kapolda Aceh untuk tidak hanya menerima laporan dari balik meja. “Kapolda harus datang langsung melihat kondisi hutan dan sungai di Pidie. Tanah kelahirannya sedang hancur oleh tambang ilegal, dan masyarakat menunggu keberanian aparat untuk bertindak,” sambungnya.


Ia menegaskan, perjuangan menutup tambang ilegal bukan sekadar agenda aksi sesaat, melainkan tanggung jawab moral yang akan terus diperjuangkan mahasiswa bersama masyarakat. “Kami akan terus berdiri bersama rakyat hingga tambang ilegal ditutup dan mata rantai gratifikasi ratusan miliar benar-benar terputus,” pungkasnya.[sy]