Komentar
Foto : Humas Bakamla RI
Jakarta ,- Bakamla RI bersama instansi terkait penegak hukum di laut, berhasil menyempurnakan Bahan Harmonisasi Strategi Peningkatan Kolaborasi Pengamanan Laut Sulawasi - Sulu. Kegiatan ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Harmonisasi Strategi Keamanan Laut pada hari ke-dua, di Jakarta Utara, Kemarin.
Seperti yang telah disampaikan saat membuka Rakor Rabu (10/11), Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksda Bakamla Tatit Eko Witjaksono, S.E., M.Tr(Han) mengatakan bahwa di hari ke-2, seluruh instansi yang terlibat akan berfokus pada penyempurnaan bahan harmonisasi Strategi Peningkatan Kolaborasi Pengamanan Laut Sulawasi - Sulu.
Isu di wilayah perairan Sulawesi ini memiliki kompleksitas ancaman non-tradisional seperti perompakan, pembajakan, penyeludupan manusia, narkoba dan senjata, serta penyebaran paham radikalisme yang dapat berujung pada terorisme. Permasalahan ini juga menjadi atensi para penegak hukum dari negara tetangga seperti Filipina, dan Malaysia.
Dengan dukungan para peserta Rakor yang merupakan aparat penegak hukum dari berbagai bidang dan instansi yang hadir secara luring maupun daring, dan didukung pula oleh pemerintahan daerah, pelaksanaan harmonisasi draft rumusan Strategi Peningkatan Kolaborasi Pengamanan Laut Sulawasi - Sulu berjalan dengan teliti dan produktif.
Hanya dalam waktu satu hari ini, seluruh peserta berhasil menyempurnakan upaya dan rencana aksi dalam strategi peningkatan kolaborasi keamanan laut Sulawesi-Sulu. Strategi tersebut antara lain: memperkuat kerangka kerja sama nasional dan internasional, memperkuat aturan hukum terhadap penanganan dan penanggulangan ancaman di laut Sulawesi-Sulu, meningkatkan kehadiran kapal negara dari kementerian dan lembaga terkait untuk berpatroli secara berkesinambungan, dan meningkatkan interoperabilitas sistem komunikasi dan sistem informasi.
Keempat butir strategi tertuang di dalam Dokumen Harmonisasi Strategi Peningkatan Kolaborasi Pengamanan Laut Sulawesi - Sulu. Serius dan sepakat akan hal ini, perwakilan instansi penegak hukum di laut yang hadir secara luring kembali membubuhkan parafnya. Draft yang sudah disempurnakan ini kemudian akan segera ditindak lanjuti dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
Pembubuhan tersebut juga disaksikan oleh perwakilan dari Kemenkopolhukam RI, Kemenkomarves RI, Kemhumham RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu RI, Direktorat Jenderal Keimigrasian Kemhumham RI, Kemenhan, KLHK RI, BIN, Staf Operasi Angkatan Laut, KLHK, BNN, Kejaksaan RI, dan turut hadir juga jajaran perwakilan dari pemerintahan provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Kalimantan Utara secara daring. (Humas Bakamla RI).