Kepala Dispora Labuhanbatu Membuka Program Panai Natural dan Historical Park Labuhanbatu -->

Iklan Semua Halaman

Kepala Dispora Labuhanbatu Membuka Program Panai Natural dan Historical Park Labuhanbatu

Redaksi
Kamis, 12 Agustus 2021

Labuhanbatu - Program Panai Natural dan Historical Park Labuhanbatu menjadi harapan baru bagi perkembangan daerah khususnya di sektor wisata kawasan pantai.

Salah satu program strategis Labuhanbatu itu ada diposisi pertama dari lima daftar daerah dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bank Indonesia (BI) dan kemudian disusul oleh Medan, Binjai, Siantar dan Karo.

Kepala Bappeda Labuhanbatu, Hobol Rangkuti, Kamis (12/8) kepada wartawan menjelaskan, secara garis besar salah satu programnya yaitu pengembangan kawasan pariwisata terpadu.

Kawasan wisata terpadu tersebut antara kota tua Labuhanbilik dan Pulau Sikantan di Kecamatan Panai Tengah dan waisata Pantai Alam Lestari ( Kahona ) dan hutan mangrove di Desa Sei Tawar di Panai Hilir.

Salah satu pendukung yang mengintegrasikan beberapa kawasan tersebut yakni melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dikemas dengan menarik sehingga akan menjadi salah satu ikon terbaik di Labuhanbatu khusunya di wilayah pantai.

Tidak tanggung, program strategis ini ditargetkan menjadi salah satu pesaing destinasi wisata tingkat nasional yang akan menarik wisatawan dalam dan luar negeri.

Kekayaan alam, sumberdaya manusia, dan beragam khas kuliner serta kekayaan budaya Labuhanbatu menjadi salah satu materi yang akan mendongkrak tercapainya target pembangunan program kebanggaan Labuhanbatu tersebut.

Sehingga, program ini otomatis akan menjadi pompa meningkatkan perekonomian, taraf hidup masyarakat dan pendapatan Kabupaten Labuhanbatu.

Dari penyajian yang menarik serta target – target yang realistis dari program Panai Natural dan Historical Park Labuhanbatu menarik itu berhasi perhatian BI dan menempatkan Labuhanbatu di urutan pertama.

"Dalam Final ini Labuhanbatu urutan pertama, dalan bentuk kerja sama, PKBU Perjanjian Kerja Sama Badan Usaha yang dihunjuk BI dan Pemkab akan cicil, 30 sampai 50 tahun. Dan itu sesuai dengan penilaian kelayakan program," pungkasnya. (Julip Ependi)