Komentar
Aceh Utara – Gabungan Petani dan Nelayan Aceh (GAPENA) mendesak Pemerintah Aceh untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap manajemen PT Pema Global Energy (PGE), menyusul pemberian bantuan yang dinilai tidak layak kepada warga terdampak bencana angin kencang di Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, pada Juli 2025 lalu.
Kecaman ini muncul setelah diketahui bahwa bantuan yang disalurkan oleh PGE kepada korban hanya berupa dua butir telur per kepala keluarga. GAPENA menilai, bentuk bantuan tersebut mencerminkan ketidakpedulian dan minimnya empati dari pihak perusahaan terhadap penderitaan masyarakat yang baru saja mengalami bencana alam.
Ketua Umum GAPENA, Zamzami, menyebut tindakan itu sebagai bentuk pelecehan terhadap kemanusiaan dan menegaskan bahwa PGE perlu dievaluasi secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi bantuan sosial, tetapi juga dari kinerja tanggung jawab sosial dan lingkungannya (CSR).
“Kami sangat kecewa. Di tengah kondisi masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari bencana, bantuan yang diberikan justru menyinggung perasaan warga. Ini bukan soal jumlah, tapi soal rasa dan kepedulian. Apa arti dua butir telur bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian?” ujar Zamzami kepada media, Rabu (16/7).
Ia menambahkan, pihaknya berharap Pemerintah Aceh tidak tinggal diam melihat persoalan ini. Menurut Zamzami, Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab moral dan politis untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, terutama yang bergerak di sektor energi dan sumber daya alam, tidak bersikap semena-mena terhadap masyarakat sekitar.
GAPENA juga menilai bahwa insiden ini merupakan bukti lemahnya komunikasi dan koordinasi antara perusahaan dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, mereka mendorong Pemerintah Aceh untuk turun tangan menjadi mediator yang aktif agar hubungan antara perusahaan dan masyarakat dapat berjalan harmonis dan saling menguntungkan.
“Pemerintah Aceh harus hadir di tengah-tengah rakyat. Jangan biarkan perusahaan menjalankan program CSR hanya demi pencitraan tanpa manfaat nyata bagi warga. Kita butuh audit, kita butuh keterbukaan, dan yang terpenting: kita butuh keadilan,” lanjut Zamzami.
GAPENA menggarisbawahi bahwa bencana alam bukan hanya peristiwa yang menyebabkan kerusakan fisik, tapi juga mengguncang aspek psikologis dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, bantuan dari perusahaan seharusnya bisa menjawab kebutuhan dasar warga terdampak serta menjadi bentuk empati dan solidaritas, bukan sekadar formalitas.
Sebagai organisasi yang aktif mengadvokasi hak-hak petani dan nelayan di Aceh, GAPENA berharap agar kejadian ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk mengevaluasi ulang pendekatan dalam penyaluran bantuan dan pengelolaan program sosial oleh perusahaan, khususnya di sektor energi yang sangat strategis dan berdampak luas.[am]