Komentar
Medan - Wakil Bupati Labuhanbatu Hj.Ellya Rosa Siregar, S.Pd, M.M, Ikuti Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Sumatera Utara di Grand City Hall Medan, 2 November 2022 dalam rangka evaluasi penyerapan belanja anggaran daerah pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dan Penanganan Dampak Inflasi
Rakor dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmayadi sekitar pukul 08.30 wib, dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan doa.
Gubsu berpesan inflasi Sumut per Oktober 2022 diangka 5,66% atau di bawah rata-rata nasional 6,71%, angka tersebut turun 0,51% atau deflasi dari periode September 2022 bulan sebelumnya.
Penyebabnya diperkirakan karena dorongan program operasi pasar atau pasar murah dan ketahanan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Untuk itu saya berpesan agar program ketahanan pangan yang sudah berjalan tetap dijaga.ucap Gubsu.
Kepada masyarakat Gubsu juga berpesan untuk bisa mengendalikan inflasi melalui program pasar murah termasuk pembagian bibit atau beberapa komoditas tanaman pangan. Ini salah satu juga yang mempengaruhi kondisi inflasi sehingga kita bisa deflasi pada tahun ini.
Sementara terkait pengaruh inflasi sendiri katanya bahan bakar minyak masih menjadi penyebabnya termasuk juga kurangnya pasokan ikan akibat nelayan tak melaut karena cuaca buruk serta bawang merah. Sedangkan penyumbang deflasi di Sumut ada beberapa faktor seperti mekanisme pasar untuk minyak goreng yang sempat mengalami kenaikan akibat kelangkaan, cabe rawit dan tomat yang saat ini sedang masa panen besar sehingga pasokan cukup banyak di pasaran dan harga mengalami penurunan.
Dan terkait penurunan harga sejumlah komoditas tersebut Gubernur sudah mencanangkan program seperti mengatur pola tanam menggunakan aplikasi khusus juga merancang kontrak dengan petani agar harga stabil baik saat paceklik maupun panen raya.ujar H.Edi Rahmayadi.
Dalam rapat tersebut Gubernur mengarahkan agar ketahanan pangan itu bisa kita wujudkan dengan memberikan berbagai program di sektor pertanian juga mendorong sektor riil melalui pembiayaan KUR.
Pada rapat penanganan inflasi terlihat enam narasumber yang berhadir diantaranya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kepala Perwakilan BI Sumut, Kepala BPS Sumut, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sumut.
Keenam narusumber menyampaikan materinya terkait dengan perkembangan ekonomi global, anggaran APBD, Faktor dan dampak Inflasi serta hal hal yang merujuk pada hal tersebut.
Beberapa diantaranya Ketua Perwakilan BI Sumut menyampaikan materinya terkait Perkembangan Ekonomi Global. Dalam penyampaiannya menyebutkan bahwa setelah membaik pada 2022, pertumbuhan ekonomi global 2023 diprakirakan lebih rendah dari prakiraan, bahkan disertai risiko resesi di berbagai negara. Perlambatan Ekonomi Global ini juga diiringi tekanan inflasi yang tinggi.
Dilanjutkan dengan penyampaian materi Ketua BPS Sumatera Utara terkait Penyumbang Kenaikan Harga Komoditas Pangan di seluruh Kab/Kota bervariasi. Beliau menyampaikan bahwa
sampai dengan Minggu ke- 4 Oktober, Gula Pasir menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 21 Kab/Kota. Selanjutnya, Minyak Goreng di 20 Kab/Kota dan Beras di 17 Kab/Kota
dan selebihnya tersebar pada berbagai komoditas pangan seperti bawang merah (9 Kab/Kota); Telur Ayam Ras (7 Kab/Kota); Daging Ayam Ras(6 Kab/Kota), disusul daging sapi, bawang putih, cabai merah, tepung terigu, dll.
Sebelumnya rapat di awali dengan penyerahan secara simbolis kartu BPJS TK, dan penyerahan BLT kepada masyarakat serta sesi foto bersama kepada seluruh narusumber, Bupati dan Walikota, Kapolres, Dandim, Kajari dan ketua DPRD se- Sumatera Utara.(julip Ependi)