Pergantian Panglima TNI Harus Bebas Dari Intervensi Politik -->

Iklan Semua Halaman

Pergantian Panglima TNI Harus Bebas Dari Intervensi Politik

Redaksi
Rabu, 20 Oktober 2021

Jakarta – Pengamat Pertahanan dari Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menyatakan, pergantian posisi Panglima TNI yang akan terjadi dalam waktu dekat ini seperti dalam suasana Pemilihan Presiden (Pilpres). Sebab, saat ini terjadi perang narasi yang sangat keras dan vulgar. 
Menurutnya, situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi TNI. Selain bisa mengancam soliditas internal, di sisi lain bisa memicu terjadi nya disintegrasi bangsa. Dan ini berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.29/10/21.

"Jabatan Panglima TNI memang tidak lepas dari variabel politik. Meski kita sadar TNI adalah institusi yang dilarang untuk berpolitik praktis," kata Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam dalam keterangan resminya, Senin, 18 Oktober 2021.
Masalahnya, lanjut Arif, siapa yang berhak mengangkat Panglima TNI adalah pejabat yang lahir dari proses politik, yakni Presiden.  Karena itu, pemilihan Panglima TNI muncul dukung mendukung termasuk dari DPR. Meski demikian, Arif menilai proses tersebut masih dalam situasi terkendali. 

"Yang perlu dijaga adalah menjaga soliditas internal TNI agar tetap solid. Tapi setelah terpilih TNI harus satu komando, siapapun Panglima TNI-nya," ujarnya. 
Dengan demikian, kata Arif, menjaga soliditas TNI merupakan PR besar yang harus dijaga oleh Panglima TNI di masa mendatang. 
Sumber :Rifki Arsilan Viva.co.id.(AD)